Pengembangan Pengusaha Kecil: Salah Satu Aspek Ekonomi Terpimpin – Mohammad Hatta*

Kedaulatan ekonomi ini sesuai dengan cita-cita kita untuk tidak tergantung pada ekonomi atau kekuatan asing […] Demikian pula tidak lagi ekonomi desa tereksploitasi oleh ekonomi kota, tidak lagi perusahaan-perusahaan yang besar-besar hidup maju dan terpisah dengan perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil yang sulit kehidupannya.” – Mohammad Hatta.

Pendahuluan.

Nasib sedih yang diderita oleh rakyat Indonesia seluruhnya dan kekuasaan ekonomi asing yang begitu kuat di Indonesia di bawah perlindungan pemerintah jajahan, mempengaruhi jalan pikiran ke jurusan ekonomi terpimpin.

Di bawah tindasan imperialisme dan kapitalisme kolonial, dengan sendirinya pergerakan kebangsaan tidak dapat menerima stelsel ekonomi liberalisme.

Liberalisme yang dipraktikkan oleh orang Belanda di Indonesia tidak sedikit pun membayangkan lahirnya semboyan: kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Perbuatannya yang terasa ialah pemerasan kaum buruh, perampasan tanah rakyat, penindasan kemerdekaan dan perkosaan dasar-dasar perekonomian.

Anti Kapitalisme.

Maka karena itu lahirlah dalam pangkuan pergerakan nasional dari semulanya sentimen anti kapitalisme. Pemimpin-pemimpin Budi Utomo menyebut kapitalisme itu een plant von vreemde bodem—sebuah tanaman dari negeri asing—yang tidak sesuai dengan iklim Indonesia.

Pemimpin Sarekat Islam yang ternama, Oemar Said Tjokroaminoto, mencapnya dengan sebutan het zondig kapitalisme (Kapitalisme yang murtad.)

Thamrin, sekali pun ia sendiri seorang kapitalis, menolak kapitalisme kolonial itu sebagai penjahat dan perusak penghidupan rakyat. Pergerakan islam kemudian, dari berbagai aliran, rata-rata menentang kapitalisme itu sebagai suatu sistem ekonomi yang menyalahi kebenaran dan keadilan Ilahi. Pergerakan nasional radikal yang berdasarkan non-cooperation banyak mengambil paham sosialisme Barat, yang selain dari mengemukakan dasar-dasar perikemanusiaan juga mengutamakan pelaksanaan cita-cita demokrasi ekonomi di sebelah demokrasi politik. Demokrasi tidak lengkap, apabila tidak berlaku kedua-dua seginya, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Dengan sentimen itu lahirlah dalam pangkuan pergerakan kebangsaan konsepsi ekonomi nasional yang berdasarkan kolektivisme. Kolektivisme Indonesia yang terpadu dari ajaran sosialisme Barat, ajaran Islam dan pembawaan masyarakat sendiri yang terkenal sebagai “gotong royong”. Gotong royong ini harus tetap menjadi ciri dan identitas bangsa kita.

Sesudah Indonesia merdeka, dengan sebuah Undang-Undang Dasar yang bersendikan Pancasila dan memuat di dalamnya beberapa pasal yang merumuskan cita-cita perjuangan lama, masalah ekonomi terpimpin bukan cita-cita lagi. Pelaksanaannya menjadi kewajiban sosial dan moril.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termuat suatu pernyataan, bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Baru sampai di muka gerbang. Langkah masuk ke dalam alam ciptaan selama ini adalah tugas bagi bangsa Indonesia sendiri, apa dia sanggup merealisasi cita-cita selama itu tentang Indonesia yang adil dan makmur.

Bahwa tugas ini tidak mudah dan tidak ringan, diinsafi benar-benar. Itulah sebabnya maka dirasa perlu ada dasar pelaksanaannya, sebagai filsafat negara, yang menjadi pedoman dalam segala kerja.

Ekonomi Terpimpin.

Di dalam ekonomi terpimpin, pemerintah mengambil keputusan-keputusan ekonomi sesuai dengan cita-cita rakyat banyak, sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak berdasarkan pada mekanisme pasar seperti pada ekonomi liberal. Saat ini ada beberapa masalah yang perlu dikemukakan di dalam ekonomi terpimpin kita.

Di dalam ekonomi terpimpin itu harus dicapai kedaulatan ekonomi masyarakat dan bangsa kita seiring dengan kedaulatan politik kita yang sepenuhnya telah kita miliki ini. Kedaulatan ekonomi ini sesuai dengan cita-cita kita untuk tidak tergantung pada ekonomi atau kekuatan asing. Kedaulatan ekonomi itu dapat secara riil kita miliki, jika kita melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen. Kedaulatan ekonomi berisikan kemampuan masyarakat dan bangsa untuk mengambil sikap dan keputusan dengan semangat berdikari, memiliki individualitas dan otoaktivita, berkepribadian, memiliki harga diri dan mempunyai kepercayaan pada diri sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini perlu dilaksanakan di dalam pengembangan dan pembangunan pengusaha kecil.

Di dalam ekonomi terpimpin, pertumbuhan pendapatan nasional secara riil tidak selayaknya dipandang dari segi aggregative thinking. Tujuan pertumbuhan pandapatan nasional harus menjadi satu dengan memperbesar kemakmuran rakyat secara seadil-adilnya, secara merata sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Ekonomi terpimpin menuju kepada realisasi ‘jalur-jalur pemerataan’ seperti yang didengung-dengungkan sekarang ini adalah harapan kita semua, dan sekaligus merupakan keterikatan dan tantangan yang realisasinya tidak boleh tertunda-tunda lagi.

Ekonomi terpimpin harus dapat menyusun menggerakkan kekuatan-kekuatan ekonomi nasional menuju ke kesatuan ekonomi dan kerukunan ekonomi nasional. Di dalam ekonomi terpimpin tidak selayaknya terjadi dominasi ekonomi golongan tertentu terhadap ekonomi golongan yang lainnya, tidak pula yang satu menekan yang lain. Demikian pula tidak lagi ekonomi desa tereksploitasi oleh ekonomi kota, tidak lagi perusahaan-perusahaan yang besar-besar hidup maju dan terpisah dengan perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil yang sulit kehidupannya. Kegiatan pengusaha kecil adalah bagian yang tidak boleh terpisahkan dari kegiatan perusahaan besar. Kedua-duanya berperanan sejajar, maju bersama dan berkembang bersama-sama dan mempunyai kaitan interdependent.

Ekonomi terpimpin harus mencerminkan politik kemakmuran Indonesia, ialah politik yang didasarkan kepada ‘pembangunan tenaga beli rakyat.’ Mana pun yang hendak dicapai, semuanya itu hanya bisa terjadi dengan memperbesar produksi dan menyediakan lapangan kerja penuh. Hubungan pendapatan yang semakin menguntungkan terhadap harga hendaklah terutama tercapai pada barang-barang yang terpenting bagi keperluan hidup, seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Ada syarat pendahuluan yang paling penting harus dipenuhi untuk melaksanakan ekonomi terpimpin dengan baik. Prinsip ekonomi harus dapat dijalankan dalam segala sektor dan tindakan. Mentalitas baru yang lahir sesudah kemerdekaan ternyata lebih condong kepada pemborosan daripada penghematan, ini bertentangan dengan prinsip ekonomi. Hidup sederhana, hemat dan tidak boros, baik yang menyangkut keuangan negara, kekayaan negara dan kekayaan alam negara, harus dilaksanakan. Menanam prinsip itu dalam masyarakat dan administrasi negara tidak tercapai dengan anjuran saja, melainkan dengan contoh dari atas. Semangat ekonomi itu harus ditanam dengan tiada mengabaikan dasar-dasar moral dan perikemanusiaan.

Penutup.

Apabila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersimpul tujuan bangsa dan Pancasila sebagai pegangan dalam melaksanakannya, dalam Undang-Undang Dasar sendiri terdapat beberapa peraturan tentang melakukan ekonomi terpimpin. Peraturan itu terdapat dalam Pasal 33, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34. Yang pertama, mengenai sistem, yang kedua mengenai hak sosial warga negara, dan yang ketiga mengenai tugas pemerintah. Pasal 33 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Dasar ekonomi rakyat mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan. Maksudnya ialah koperasi. Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental.

Di antara bidang koperasi dan perusahaan negara, masih luas daerah perekonomian yang dapat diselenggarakan atas inisiatif partikelir. Dengan inisiatif partikelir dimaksudkan perusahaan perseorangan yang berbentuk perusahaan sendiri, firma atau perseroan terbatas dan lainnya.

Seimbang dengan Pasal 33, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan “Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Membayar upah yang cukup layak bagi kemanusiaan bukan kewajiban pemerintah saja, melainkan juga kewajiban partikelir terhadap buruhnya.

Saya mengharapkan para anggota dan pimpinan HIPKI bekerja sekeras-kerasnya agar HIPKI dapat menjadi pelopor pembangunan nasional.

HIPKI akan berhasil dalam usahanya jika tetap menjaga persatuan dan kegotong-royongan antara anggota-anggotanya.

[*] Sambutan tertulis pada pelantikan Badan Pimpinan dan daerah HIPKI Sumatera Barat di Padang, tanggal 18-4-1979. Dua bulan kemudian, tulisan ini juga disampaikan dalam pidato pengarahan pada Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila, Jakarta, tanggal 21-6-1979. diterbitkan dalam Kumpulan Pidato, II, 1983.

[**] Saat membuka dan membaca di lembar yang lain, tepatnya dalam tulisan ‘Ekonomi dan Pengangguran’ di kalimat terakhir, Mohammad Hatta, memberikan spirit seperti ini: “Mengetahui kesulitan itu adalah syarat yang pertama untuk mencari jalan memperbaikinya.”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s